Dalam rangka penyusunan Analisis Implementasi dan Evaluasi Dampak Kebijakan (AIEK) Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Tim AIEK melakukan kunjungan koordinasi dan pengumpulan data ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lebak, Selasa (17/06/2025). 

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan analisis kebijakan terhadap Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2021, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai Perseroan Perorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan analisis kebijakan terhadap Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2021, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai Perseroan Perorangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b.

Tim AIEK diterima langsung oleh Oky Sofiyandri dari Sekretariat KADIN Kabupaten Lebak. Pada kesempatan itu, tim menyerahkan kuesioner yang ditujukan kepada anggota KADIN dan para pelaku UMKM yang tergabung di dalamnya. Kuesioner tersebut digunakan sebagai instrumen pengumpulan data untuk mengevaluasi dampak implementasi regulasi yang dimaksud.

Selanjutnya, tim juga melaksanakan koordinasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak dan diterima oleh Kasubag Program, Lina. Kuesioner juga diberikan kepada bagian UMKM serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah naungan dinas tersebut.

Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu, 11 Juni 2025. FGD tersebut melibatkan peserta dari Dinas Koperasi dan UMKM serta KADIN se-Provinsi Banten. Hasil dari FGD dan pengumpulan data ini akan digunakan sebagai bahan analisis dalam rangka mengevaluasi efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran ke depan.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Banten menegaskan komitmennya dalam mendorong sinergi antarsektor untuk mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat lebih mudah mengakses legalitas dan perlindungan hukum melalui skema Perseroan Perorangan. (Humas Kemenkum Banten) 

Jakarta - Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten turut serta dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV yang diselenggarakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Selasa (17/06/2025).

Dari Kemenkum Banten mengikuti, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Picesco Andika Tulus bersama dengan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Marsinta Simanjuntak.

Mengusung tema “Transformasi Digital di Bidang Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” pelatihan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membentuk pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan siap mengawal perubahan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Andi Taufik menegaskan bahwa transformasi digital di bidang hukum bukan sekadar otomatisasi proses pengesahan dokumen, tetapi menyangkut perubahan paradigma masyarakat dan cara organisasi pemerintahan memberikan pelayanan.

“Organisasi yang baik adalah organisasi yang menaruh perhatian serius pada pelatihan kepemimpinan. Pemimpin adalah motor penggerak, bukan penghambat perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej menekankan pentingnya tema yang diangkat dalam pelatihan ini. Menurutnya, transformasi digital di bidang hukum adalah langkah besar untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan, cepat, akuntabel, dan inklusif.

“Ini bukan hanya soal kecepatan layanan, tetapi bagaimana hukum mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, tema PKN ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Selain itu, PKN ini turut mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, serta pelayanan hukum yang adil dan bebas korupsi.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi para calon pemimpin tinggi untuk merancang solusi inovatif dan kolaboratif, terutama dalam menghadapi kompleksitas perubahan sosial dan kemajuan teknologi di sektor hukum. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten pada Senin (16/06/2025.

Bertempat di Kantor OJK Provinsi Banten, Audiensi ini digelar dalam rangka membahas upaya optimalisasi laporan pendaftaran Jaminan Fidusia guna mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Septi Erni, memimpin langsung tim dan menyampaikan bahwa selama ini terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris dengan data yang tercatat di sistem OJK

“Kami ingin mendorong konsistensi data sekaligus memperkuat sinergi antar instansi, mengingat pentingnya akurasi dalam pelaporan fidusia sebagai bagian dari layanan publik dan peningkatan pendapatan negara,” ujar Septi.

Dalam pertemuan, Kepala Kantor OJK Provinsi Banten, Adi Dharma menjelaskan bahwa pihaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang menggantikan UU OJK Nomor 21 Tahun 2011. OJK, menurutnya, memiliki peran strategis dalam perlindungan konsumen, termasuk melalui edukasi, pencegahan, dan penyidikan jika diperlukan.

“Kami menyambut baik ajakan kerja sama dari Kemenkum Banten dan siap melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan di Provinsi Banten yang belum optimal dalam melakukan pendaftaran fidusia,” ujar Adi Dharma. (Humas Kemenkum Banten)

Serang – Guna mendorong percepatan penyusunan regulasi sebagai dasar pembentukan Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (16/06/2025).

Rapat turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koperasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten, serta unsur dinas koperasi dan bagian hukum kabupaten/kota.

Dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta Simanjuntak disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap kebijakan nasional dalam membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

“Kami berharap setelah kegiatan ini, seluruh pemda dapat segera mengajukan permohonan harmonisasi melalui e-harmonisasi dan melaksanakan penyusunan peraturan secara serentak,” tegas Marsinta.

Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa Provinsi Banten telah memiliki 1.552 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di delapan kabupaten/kota, termasuk Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak. Penyusunan Peraturan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota menjadi penting agar koperasi yang telah terbentuk dapat memiliki dasar hukum pelaksanaan yang jelas dan operasional.

“Melalui koordinasi ini, kami ingin menguatkan sinergi antarlembaga dan memastikan bahwa tidak ada kendala yang menghambat percepatan pembentukan koperasi. Koperasi ini adalah amanah strategis dari Presiden untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah,” ujar Marsinta menutup sambutannya.

Dengan semangat kolaboratif dan dukungan lintas sektor, diharapkan seluruh daerah di Banten dapat segera merampungkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Koperasi Merah Putih, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas Kemenkum Banten)

Serang - Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi serta komitmen pegawai dalam mendukung kinerja organisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan penyematan tanda pangkat, penetapan pegawai teladan, dan penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), Senin (16/06/2025).

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta S.T. Simanjuntak setelah kegiatan apel pagi bersama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam keterangannya, Marsinta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata pembinaan dan penghargaan terhadap kinerja ASN. Ia berharap kegiatan seperti ini mampu memotivasi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik.

“Kita ingin membangun budaya kerja yang sehat dan penuh semangat. Penyematan pangkat, penetapan pegawai teladan, serta penyerahan SK CPNS hari ini adalah bentuk dorongan agar kita semua terus menjaga integritas dan profesionalisme,” ujarnya.

Penyematan tanda pangkat dilakukan kepada tujuh orang pegawai yang sudah memenuhi persyaratan adminitrasi. Sedangkan pegawai teladan diberikan kepada tiga orang, Agus Prihandoko, Edi Wahyono, dan Haswanda Imawan. Terakhir, SK CPNS diberikan kepada 14 orang CPNS yang bergabung di Kemenkum Banten.

Kegiatan ini sekaligus menandai komitmen Kanwil Kemenkum Banten dalam meningkatkan pembinaan kepegawaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. (Humas Kemenkum Banten)